Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Teken MoU, Bupati & Kajari Belu Sepakat Koordinasi Soal Hukum

Teken MoU, Bupati & Kajari Belu Sepakat Koordinasi Soal Hukum

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 21 Jul 2021
  • visibility 96
  • comment 0 komentar

Loading

Belu–NTT, Garda Indonesia | Guna membangun saling koordinasi bidang hukum dan membantu menyelesaikan permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi pemerintah daerah Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati dr. Taolin Agustinus, Sp.PD–KGEH, FINASIM dan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius G. Loe Mau, S.H., M.H. menandatangani memorandum of understanding (MoU), dihadiri Penjabat Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi di Ruang Kerja Bupati Belu, pada Senin 19 Juli 2021.

Selain itu, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, S.H. dan Kepala Kejaksaan Negeri, Alfonsius G. Loe Mau, S.H., M.H., turut mengetahui Bupati Belu.

Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, S.H.

Plt. Kabag Hukum Setda Belu mengatakan, penandatanganan MoU dan PKS bertujuan membangun kesepakatan kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Ke depannya, setelah adanya kerja sama ini maka organisasi perangkat daerah (OPD) yang memerlukan kerja sama dengan kejaksaan bisa langsung melakukan tindak lanjut dengan perjanjian kerja sama, misalnya ada yang membutuhkan pendampingan tender proyek, nasihat hukum, bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masing–masing,” ungkap Rosalia Lalo.

Ditegaskan pula oleh Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

“Jadi, setelah adanya perjanjian kerja sama ini diupayakan untuk saling berkoordinasi dalam memahami segala aturan dan ketentuan yang menjadi dasar kinerja dengan mengedepankan kesadaran dan ketaatan akan hukum,” jelas Plt. Kabag Hukum. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto: kominfobelu

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • 24 Partai Politik Lolos ke Tahap Verifikasi Pemilu 2024

    24 Partai Politik Lolos ke Tahap Verifikasi Pemilu 2024

    • calendar_month Sel, 16 Agu 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah ditutup pada Minggu, 14 Agustus 2022. Sebelumnya, pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 sudah dibuka pada Senin, 1 Agustus 2022. Sebanyak 40 parpol telah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Namun, tidak semua parpol calon peserta Pemilu 2024 yang menyampaikan berkas persyaratan secara […]

  • Gubernur VBL : Konstruksi Bangunan Kita Harus Tahan Gempa dan Bencana

    Gubernur VBL : Konstruksi Bangunan Kita Harus Tahan Gempa dan Bencana

    • calendar_month Kam, 15 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Loading

    Sabu Raijua, Garda Indonesia | Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat mengunjungi Sabu Raijua untuk melihat dampak dari Badai Seroja mengatakan, hingga saat ini, badai yang terjadi di NTT telah terjadi dua kali. Ke depanya perlu mengantisipasinya dengan kebijakan yang lebih mementingkan keselamatan masyarakat. “Tentunya momentum seperti ini, kita belajar, ke depanya agar konstruksi bangunan […]

  • Kemen PPPA: Pendamping Anak Disabilitas Harus Terapkan Protokol Kesehatan

    Kemen PPPA: Pendamping Anak Disabilitas Harus Terapkan Protokol Kesehatan

    • calendar_month Sab, 13 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Anak penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan terpapar Covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka membutuhkan perhatian dan upaya perlindungan khusus. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas telah menyusun Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 […]

  • Ruas Jalan Bakau 2 Berlubang dan Digenangi Air

    Ruas Jalan Bakau 2 Berlubang dan Digenangi Air

    • calendar_month Sel, 23 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Kondisi salah satu ruas jalan yang berada di jalan Bakau 2, RT 01, RW 01 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima sangat memprihatinkan. Kondisi jalan tersebut berlubang dan digenangi air. Pantauan Media Garda Indonesia pada Senin 22 Juli 2019, kendaraan roda dua maupun roda empat yang melalui ruas jalan tersebut […]

  • Empat Orang Meninggal & Ratusan Rumah Rusak Pasca Gempa Banten M 6,9

    Empat Orang Meninggal & Ratusan Rumah Rusak Pasca Gempa Banten M 6,9

    • calendar_month Sab, 3 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pada Hari Jumat, 2 Agustus 2019 pukul 19.03.21 WIB wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa diguncang gempa tektonik. Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki kekuatan M=7,4 dengan pemuktahiran M=6,9. Episenter terletak pada koordinat 7.54 LS dan 104.58 BT tepatnya di laut pada kedalaman 10 km. Plh. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas […]

  • UMKM NTT Naik Kelas—Tantangan dan Solusi

    UMKM NTT Naik Kelas—Tantangan dan Solusi

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Roni Banase Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan sangat besar menyokong perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. Sementara jumlah UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT) […]

expand_less