Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Tsunami Selat Sunda: 43 Meninggal, 584 Luka-Luka & 2 Orang Hilang

Tsunami Selat Sunda: 43 Meninggal, 584 Luka-Luka & 2 Orang Hilang

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 23 Des 2018
  • visibility 74
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, gardaindonesia.id | Dampak tsunami yang menerjang pantai di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.27 WITA, khususya di daerah Pandenglang, Lampung Selatan dan Serang terus bertambah. Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara jumlah korban dari bencana tsunami di Selat Sunda tercatat 40 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan jumlah pengungsi masih dalam pendataan. Pandeglang adalah daerah yang paling parah terdampak tsunami.

“Di Kabupaten Pandeglang tercatat 33 orang meninggal dunia, 491 orang luka-luka, 400 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, dan 10 kapal rusak berat. Daerah yang terdampak adalah permukiman dan kawasan wisata di sepanjang Pantai seperti Pantai Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Penimbang dan Carita. Saat kejadian banyak wisatawan berkunjung di pantai sepanjang Pandeglang,” terang Sutopo.

Di Lampung Selatan, 7 orang meninggal dunia, 89 orang luka-luka dan 30 unit rumah rusak berat. Sedangkan di Serang tercatat 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka dan 2 orang hilang.

Lebih lanjut Sutopo menerangkan, pendataan masih dilakukan. Kemungkinan data korban dan kerusakan akan bertambah.

“Penanganan darurat terus dilalukan. Status tanggap darurat dan struktur organisasi tanggap darurat, pendirian posko, dapur umum dan lainnya masih disiapkan. Alat berat juga dikerahkan untuk membantu evakuasi dan perbaikan darurat,” jelasnya.

Sutopo menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar pantai saat ini. BMKG dan Badan Geologi masih melakukan kajian untuk memastikan penyebab tsunami dan kemungkinan susulannya.

Sumber berita (*/Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Istri Alm.Prabangsa-Jurnalis Radar Bali Pinta Remisi Susrama Dicabut

    Istri Alm.Prabangsa-Jurnalis Radar Bali Pinta Remisi Susrama Dicabut

    • calendar_month Sel, 29 Jan 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Loading

    Denpasar-Bali, gardaindonesia.id | Tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut remisi I Nyoman Susrama, otak pembunuhan berencana AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali, terus menguat. Setelah komunitas pers di seluruh tanah air melakukan protes, permohonan pencabutan remisi juga disuarakan langsung istri almarhum Prabangsa, AA Sagung Mas Prihantini,(49th). Ibu dua anak itu, […]

  • Ketum PJS : Tindak Oknum Prajurit TNI Halang Tugas Wartawan

    Ketum PJS : Tindak Oknum Prajurit TNI Halang Tugas Wartawan

    • calendar_month Sen, 10 Okt 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Loading

    Bukittinggi, Garda Indonesia | Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba menyesali sikap oknum prajurit yang menghalangi tugas wartawan di lapangan. Kondisi tersebut dialami Wahyu Sikumbang, jurnalis MNC media group bertugas di Bukittinggi. Mahmud Marhaba pada Senin,10 Oktober 2022, mengatakan sebagai mitra yang baik seharusnya oknum prajurit tersebut memberi dukungan atas tugas jurnalis bukan malah menghalanginya. […]

  • Jadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Ingin Agama Jadi Inspirasi Bukan Aspirasi

    Jadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Ingin Agama Jadi Inspirasi Bukan Aspirasi

    • calendar_month Kam, 24 Des 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Hal itu disampaikannya usai diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Menteri Agama (Menag), di veranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa sore, 22 Desember 2020, sebelum dilantik pada Rabu pagi, […]

  • Sejumlah 3128 Desa di NTT Sudah Punya Pos Bantuan Hukum

    Sejumlah 3128 Desa di NTT Sudah Punya Pos Bantuan Hukum

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • account_circle Eman Nara Sura
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Loading

    Posbankum dibentuk atas inisiatif kepala desa atau lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Pembentukannya dilakukan melalui peraturan desa atau keputusan lurah.   Kupang | Dari total 3.442 desa di NTT, 3.128 (90,44 persen) diantaranya sudah memiliki Pos Bantaun Hukum atau Posbankum. Posbankum adalah layanan hukum yang dibentuk di tingkat […]

  • Provinsi NTT Jadi Contoh Kehidupan Bertoleransi di Indonesia

    Provinsi NTT Jadi Contoh Kehidupan Bertoleransi di Indonesia

    • calendar_month Sab, 4 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada Jumat, 3 Januari 2020, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan ke-74 Hari Amal Bakti. Sambutan tertulis Menteri Agama RI yang dibacakan langsung oleh Gubernur NTT, mengatakan bahwa Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi […]

  • Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

    Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. Hal itu dengan tegas disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari […]

expand_less