Simbolis, Sekda Serahkan DPA-SKPD 2021 Bagi Perangkat Daerah Kota Kupang

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, secara simbolis menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 lingkup Pemerintah Kota Kupang pada Kamis siang, 28 Januari 2021 di Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang.

Saat Penyerahan DPA-SKPD tersebut kepada sejumlah pimpinan perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang; Sekda didampingi Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, dan disaksikan oleh beberapa pimpinan perangkat daerah lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Fahrensy P. Funay, menyampaikan penyerahan ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kota Kupang telah membahas sejumlah anggaran yang direstui oleh DPRD Kota Kupang. Dijelaskan dalam APBD Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021, anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.132.652.976.094 dan anggaran belanja sebesar Rp. 1.176.605.741.261. Anggaran belanja tersebut untuk membiayai kegiatan pada kurang lebih 40 perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sekda menegaskan, selaku penanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kupang, meneruskan arahan Wali Kota Kupang, diharapkan semua pimpinan perangkat daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada DPA masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. “Dengan diserahkan DPA ini yang telah mendapatkan pengesahan oleh DPRD, jangan ada kegiatan yang terbengkalai dengan alasan waktu sehingga tidak dapat dilaksanakan,” tegasnya.

Dikatakan Sekda, perangkat daerah memiliki waktu kurang lebih 11 bulan ke depan untuk menuntaskan program-program pembangunan yang sudah dirancang dalam DPA, sesuai arahan dan petunjuk Wali Kota agar secepatnya dilakukan penyerahan DPA sehingga para pimpinan perangkat daerah dapat melakukan percepatan kegiatan.

Sekda Kota Kupang saat memberikan arahan terkait penggunaan DPA-SKPD Tahun 2021

Sekda juga mengingatkan kepada para pimpinan perangkat daerah untuk segera menginput manual seluruh kegiatan pengadaan baik yang ditenderkan maupun yang tidak pada sistem rencana umum pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tanggal 30 Januari mendatang. “Saya berharap pimpinan perangkat daerah untuk dapat secara teknis membantu Wali Kota dalam pelaksanaan pembangunan di kota ini, dinas teknis bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang ada di dokumen anggarannya,” ujarnya.

Ia mengingatkan, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah atas capaian yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk itu Sekda minta pimpinan perangkat daerah segera “action” dengan menyusun kegiatan-kegiatan dengan baik termasuk kegiatan pengadaan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

“Segera koordinasi dengan bagian PBJ untuk melakukan input. Pimpinan perangkat daerah menunjuk PPK yang bertanggungjawab untuk membantu admin melakukan input. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemimpin perangkat daerah selaku pengguna anggaran maka boleh melakukan pengumuman tender,” jelasnya. Sekda juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah bahwa DPA bukan dokumen rahasia, dan terbuka dalam pengelolaannya bersama pejabat-pejabat di bawahnya serta dapat bekerja sebagai suatu tim.

Di akhir arahannya, Sekda menyampaikan jika dalam perkembangan ke depan tingkat kasus Covid-19 di Kota Kupang semakin meninggi, Pemkot akan melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi, di antaranya re-focusing anggaran ataupun penggunaan anggaran mendahului perubahan, seperti yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Kita bisa saja re-focusing anggaran yang ada. Selain itu, jika memang mendesak, bisa saja minta persetujuan DPRD untuk melakukan penggunaan anggaran mendahului perubahan,” ujarnya.(*)

Sumber berita dan foto (/ *PKP_ghe)

Editor (+roni banase)