Kampung Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Diresmikan

Jakarta, gardaindonesia.id | Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satunya dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Swadaya. Program BSPS dilakukan dengan memberikan dana stimulan dan untuk perbaikan rumahnya dilakukan secara gotong royong.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program Rumah Swadaya merupakan salah satu instrumen Kementerian PUPR untuk mencapai target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015. “Program Satu Juta Rumah sebagai bagian dari penjabaran Nawacita dalam pembangunan nasional,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Salah satu lokasi pelaksanaan Program BSPS tahun 2018 adalah di Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan jumlah rumah yang diperbaiki sebanyak 153 unit. Setiap rumah mendapatkan dana stimulan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,”ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH pada saat peresmian Kampung BSPS di Desa Tanjung Wadung yang dihadiri oleh anggota DPR RI Sadarestuwati dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah.

Pada tahun 2018, Program BSPS dikembangkan menjadi bagian Program Padat Karya Tunai dimana komponen dana bantuan tidak hanya belanja material dan peralatan namun juga terdapat komponen upah. Program BSPS di Provinsi Jawa Timur mencakup 11.564 unit rumah melalui BSPS reguler 9.400 unit dan BSPS NAHP (National Affordable Housing Program) sebanyak 2.164 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

Program Padat Karya Tunai lainnya yang dilakukan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan adalah Program Rumah Khusus yang diperuntukan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, korban konflik, petugas pemerintah yang bekerja di daerah terpencil. Salah satunya adalah pembangunan 50 unit rumah khusus di desa pisang Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk yang diperuntukan bagi korban konflik dimana sudah rampung dikerjakan. Biaya pembangunan sebesar Rp 4,81 miliar.

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR yang dilakukan Ditjen Penyediaan Perumahan terdiri dari Program BSPS sebesar Rp 3,6 triliun yang dilaksanakan di 5.585 kelurahan/desa diman sebesar 14% atau Rp 536 miliar merupakan komponen upah. Sementara program rumah khusus dianggarkan sebesar Rp 700 miliar dimana 20% atau Rp 140 miliar dialokasikan untuk upah.

Penyerapan tenaga kerja melalui kedua program ini sebanyak 127.964 tenaga kerja yang terdiri dari 122.240 tenaga kerja dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 2.308.334 melalui kegiatan BSPS dan 5.724 tenaga kerja dengan jumlah HOK sebanyak 737.720 melalui kegiatan Rumah Khusus. Hal ini akan meningkatkan perputaran uang dan mengurangi pengangguran di desa. (*/Biro KomPub PUPR)