Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 4 Des 2018
  • visibility 111
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, gardaindonesia.id | Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin/ 3 Desember 2018, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :

Pertama, Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;

Kedua, Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;

Ketiga, Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;

Keempat, Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.

Kelima, Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;

Keenam, Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;

Ketujuh, Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto.

(*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (*/rony banase )

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anita Gah Edukasi Persatuan & Kesatuan dengan Empat Pilar Kebangsaan

    Anita Gah Edukasi Persatuan & Kesatuan dengan Empat Pilar Kebangsaan

    • calendar_month Kam, 20 Des 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Empat Pilar Kebangsaan penting untuk tetap mempertahankan keutuhan dan persatuan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kokoh dan kuat. Mengapa Empat Pilar Kebangsaan sangat penting karena untuk mempertahankan Indonesia yang utuh dan damai sebagai bangsa yang berdiri kokoh diatas Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik […]

  • Bupati Kupang Resmi Melapor PT PGGS & PT PKGD ke Komnas HAM dan Ombusdman RI

    Bupati Kupang Resmi Melapor PT PGGS & PT PKGD ke Komnas HAM dan Ombusdman RI

    • calendar_month Rab, 29 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id-Sebagai Akibat tidak diresponnya surat dari Bupati Kupang,Ayub Titu Eki kepada pemerintah pusat; dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Pihak Kementerian tentang keberataannya terhadap perusahaan yang berinvestasi pada sektor garam di wilayah Kabupaten Kupang. Maka pada Rabu/29 Agustus 2018, Ayub Titu Eky berinisiatif sendiri mendatangi kantor Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk […]

  • Dandrem 161/WS Bantah Pemutarbalikan Fakta Perbatasan Timor Leste

    Dandrem 161/WS Bantah Pemutarbalikan Fakta Perbatasan Timor Leste

    • calendar_month Sab, 8 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Anggota Komisi 8 Parlemen Nasional bidang Pertahanan dan Kerjasama Luar Negeri, David Diaz Ximenes menyatakan bahwa warga Desa Manusasi , Kecamatan Miomaffo Barat, Kab. Kefamenanu – Indonesia, diduga telah melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah Timor Leste, dikarenakan tanah tersebut subur direbut oleh warga. Dilansir dalam media Timor Leste,Kamis/ 7 September 2018, dikatakan, […]

  • Terima Dubes RDTL-RI, VBL : Kemerdekaan Timor Leste Berkah bagi Orang NTT

    Terima Dubes RDTL-RI, VBL : Kemerdekaan Timor Leste Berkah bagi Orang NTT

    • calendar_month Sen, 10 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengajak Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) untuk membangun kerja sama yang lebih konkret untuk kemajuan kedua wilayah yang masih berada dalam satu daratan tersebut. “Pak Dubes kalau berbicara tentang Nusa Tenggara Timur dan RDTL, cara berpikirnya yaitu membangun Pulau Timor bukan membangun dua negara. […]

  • Hoaks! Bikin SIM & SKCK Harus Ada Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19

    Hoaks! Bikin SIM & SKCK Harus Ada Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19

    • calendar_month Sen, 21 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) per 1 Juli 2021, yang mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi atau sudah divaksin Covid-19, saat hendak bikin SIM dan SKCK. Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati […]

  • Garuda Indonesia Siap Beli 50—75 Pesawat Boeing

    Garuda Indonesia Siap Beli 50—75 Pesawat Boeing

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Loading

    Fokus utama dari investasi ini juga diarahkan ke Citilink sebagai anak usaha yang terus tumbuh di segmen penerbangan berbiaya rendah.   Jakarta | Garuda Indonesia sementara mempertimbangkan pembelian 50–75 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari strategi ekspansi jangka panjang. Rencana ini mencakup tipe Boeing 737 dan 787, dengan sebagian pendanaan berasal dari fasilitas pembiayaan senilai […]

expand_less