Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » Elaborasi Pemkot Kupang dan BI Tekan Laju Inflasi

Elaborasi Pemkot Kupang dan BI Tekan Laju Inflasi

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 10 Des 2023
  • visibility 301
  • comment 0 komentar

Loading

Pemerintah Kota Kupang berupaya mengontrol dan menekan laju inflasi, dengan membangun sinergi lintas sektor termasuk para stakeholder. Tak hanya itu, di bawah kepemimpinan, Fahrensy Funay, Pemkot Kupang berelaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun elaborasi yang dilakukan Pemkot Kupang dan Bank Indonesia Perwakilan NTT di antaranya pada Kamis, 7 September 2023 (15 hari pasca-pelantikan Fahrensy Funay sebagai Penjabat Wali Kota Kupang, red) dilakukan pertemuan membahas rencana kegiatan dan mengulas upaya penanganan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang.

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay bertemu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny Heatubun di ruang kerjanya. Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo dan Pratyaksa Candraditya.

Penjabat Wali Kota Kupang pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang, sehingga bisa meraih penghargaan  sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaik Tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI belum lama ini.

Diakui Fahrensy Funay, Bank Indonesia telah berkontribusi besar dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang bersama Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya. Ke depan, diharapkan kerja sama solid ini bisa terus terjalin, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun menekankan upaya pengendalian laju inflasi seperti yang ditargetkan butuh usaha bersama dan kerja kolaborasi. Tantangan dalam pengendalian inflasi di Kota Kupang biasa dialami pada akhir tahun, menjelang Natal dan Tahun Baru, apalagi pengalaman tahun sebelumnya dibarengi dengan cuaca ekstrem.

Donny Heatubun juga menekankan perlu diwaspadai kenaikan harga tiket pesawat dan harga daging-dagingan. Karena itu, menurutnya perlu dibangun komunikasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket pesawat, mengingat NTT merupakan daerah pariwisata. Untuk mencegah lonjakan harga daging menurutnya perlu disiapkan cold storage, kerja sama dengan daerah lain seperti Bali yang menjadi pemasok stok daging.

Khusus untuk beras, Pemkot Kupang perlu menggandeng Bulog untuk menyiapkan cadangan beras jika terjadi kelangkaan. Donny Heatubun menyarankan untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga beras bisa dihidupkan kembali semangat untuk makan pangan lokal seperti ubi.

Donny juga memaparkan tentang kontribusi konsumsi pemerintah lewat penyerapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Donny meminta Penjabat Wali Kota Kupang untuk memacu semua perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Kupang agar meningkatkan persentase realisasi APBD sejak awal tahun, tidak hanya menunggu di akhir tahun atau triwulan keempat baru realisasi mendekati 100 persen.

Target pertumbuhan ekonomi Kota Kupang di atas 5 persen. Idealnya inflasi ditekan, pertumbuhan ekonomi naik.

BI dalam perannya sebagai satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah sedang berupaya untuk mewujudkan Kota Kupang  yang full digital melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Peresmian LED pantau harga ditandai dengan pelepasan selubung oleh Pj. Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun. Foto : Prokopim Kota Kupang

Salah satu cara yang menurutnya memberi poin tinggi dalam penilaian TP2DD adalah minimal 1 persen dari PAD Kota Kupang dibayarkan melalui kanal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), baik itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, retribusi pasar dan retribusi parkir serta potensi PAD lainnya.

Bantuan LED pantau harga dari Bank Indonesia

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia atas bantuan LED atau display pantau harga di (3) tiga pasar tradisional Kota Kupang yakni Pasar Oebobo, Pasar Kasih Naikoten I dan Pasar Oeba. Acara peresmian berlangsung di halaman Kantor Perumda Pasar Kota Kupang, Pasar Oebobo Kupang pada Rabu, 8 November 2023.

LED pantau harga ini sangat bermanfaat bagi warga Kota Kupang untuk memberikan gambaran tentang harga pasar. Keberadaan LED display harga bermanfaat bagi para pengunjung pasar untuk bisa mengetahui kondisi harga terkini, sehingga tidak ada permainan, harga jadi stabil dan inflasi terkendali.

Peresmian ditandai dengan pelepasan selubung oleh Pj. Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, didampingi oleh para pimpinan perangkat daerah dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang. Turut hadir dalam peresmian tersebut sejumlah pedagang di Pasar Oebobo.

Fahrensy Funay menekankan bahwa selama ini BI sudah berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada Pemkot Kupang dalam upaya pengendalian inflasi,  sehingga bisa meraih penghargaan  sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaik tahun 2022 lalu.

Pemkot Kupang siap dukung peran BI

Fahrensy Funay memastikan Pemerintah Kota Kupang pun siap mendukung peran Bank Indonesia sebagai Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Saat ini, Pemkot Kupang sedang berupaya mewujudkan Kota Kupang full digital melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan membudayakan transaksi menggunakan QRIS di pasar dan pusat perbelanjaan serta mendorong para pelaku usaha untuk menginput dan melaporkan progres pelaksanaan transaksi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).(*)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Oknum Pegawai Bank Pemerintah di NTT Cabuli 8 Anak Laki-laki

    Oknum Pegawai Bank Pemerintah di NTT Cabuli 8 Anak Laki-laki

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Loading

    Masyarakat diimbau waspada menjaga anaknya supaya terhindar dari kejahatan pedofilia, apalagi sesama jenis yang semakin marak di NTT.   Larantuka | Aksi bejat diduga dilakukan oleh seorang oknum pegawai bank pemerintah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Oknum pegawai bank tersebut dikenal berinisial AR diduga mencabuli 8 (delapan) anak laki-laki. Masyarakat diimbau waspada […]

  • Nadia Riwu Kaho Gapai Miss NTT 2019

    Nadia Riwu Kaho Gapai Miss NTT 2019

    • calendar_month Ming, 17 Nov 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Putri Kabupaten Kupang, Nadia Riwu Kaho terpilih sebagai Miss Nusa Tenggara Timur (NTT) 2019 dalam ajang pemilihan Putra dan Putri NTT tahun 2019. Dalam Babak Grand Final yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, pada Sabtu, 16 November 2019, Nadia berhasil menggapai posisi Miss NTT dari 22 peserta yang ikut […]

  • Pokja MPM Nilai Ada Indikasi Pembiaran Kasus TPPO di Polres Ngada

    Pokja MPM Nilai Ada Indikasi Pembiaran Kasus TPPO di Polres Ngada

    • calendar_month Sen, 11 Jan 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 354
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Tim Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) kembali melakukan investigasi dan pendampingan hukum atas perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di wilayah hukum Polres Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Greg R. Daeng, S.H., dari Tim Pokja MPM, selaku kuasa hukum Korban, dalam laporan tertulis yang […]

  • Mutasi 7 Pejabat Pemprov NTT, Wagub Nae Soi: Berkinerja Majukan Daerah

    Mutasi 7 Pejabat Pemprov NTT, Wagub Nae Soi: Berkinerja Majukan Daerah

    • calendar_month Jum, 6 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 7 (tujuh) pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pada Jumat, 6 Agustus 2021. Saat memberikan sambutan, Wagub Nae Soi menegaskan setiap jabatan yang dimiliki harus ditandai dengan adanya kinerja yang bermanfaat […]

  • Kementerian PPPA Perkuat Fungsi UPTD PPA Guna Tangani Kasus Kekerasan

    Kementerian PPPA Perkuat Fungsi UPTD PPA Guna Tangani Kasus Kekerasan

    • calendar_month Sab, 25 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PPPA mendapat tambahan fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan penyedia layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di daerah dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan bentukan pemerintah daerah sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 […]

  • Pimpinan MPR RI Gelar Rapat Pimpinan Perdana, Ini Hasilnya

    Pimpinan MPR RI Gelar Rapat Pimpinan Perdana, Ini Hasilnya

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014—2019 mengenai amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI. Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh Badan Pengkajian MPR RI […]

expand_less