Gubernur VBL Tegaskan Tidak Ada Kewenangan Pemda Tutup Bandara

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) usai memimpin Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan telekonferensi  dengan Wali Kota dan Bupati se-NTT pada Selasa, 31 Maret 2020 di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, menegaskan bahwa bandara tidak boleh ditutup.

Penegasan Gubernur VBL tersebut disampaikannya saat menanggapi pernyataan awak media. “Karena itu kewenangan Pemerintah Pusat dan kita perlu obat-obatan, perlu APD (Alat Pelindung Diri), karena itu fasilitas yang kita butuh untuk menangani segala hal,” ujarnya didampingi Wagub Josef Nae Soi, Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing; Ketua DPRD NTT, Ir. Emi Nomleni; Kapolda NTT, Irjen. Pol. Hamidin; Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Syaiful Rahman; Kabinda NTT, Staf Khusus Gubernur bidang politik, Dr. Imanuel Blegur dan sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Lebih lanjut Gubernur VBL menegaskan bahwa tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menutup bandara. Dan mengenai Karantina Daerah, imbuhnya, belum bisa dilaksanakan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Khusus untuk bencana sampai pada darurat sipil, semua merupakan kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini menekankan Pemda mengikuti keputusan Pemerintah Pusat karena ini negara kesatuan. “Jadi yang darurat sipil itu negara dan kita mengikuti karena merupakan kesatuan politik dan kesatuan hukum,” ucapnya.

Ia pun melanjutkan apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi yakni pencegahan penyebaran virus corona dengan Physical Distancing dan Social Distanting. “ Kita menyiapkan seluruh fasilitas jika terjadi karantina wilayah (lockdown), maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Uangnya, ruang isolasinya dan seluruh rumah sakit disiapkan dengan baik,” bebernya.

Jika dampak sosial dan ekonomi menimpa seluruh pekerja harian seperti buruh yang oleh karena Covid-19, mereka tidak bisa kerja, jelas Gubernur VBL, Pemprov NTT akan memberikan bantuan sosial.

“Pemerintah Provinsi menyiapkan Rp.270 miliar untuk membantu masyarakat seperti itu. Setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota saya telah perintahkan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp.13 miliar hingga 6 bulan ke depan guna mengatasi kondisi tersebut,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)