Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko: “Rekonsiliasi Bangsa Bukan Negosiasi!”

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko: “Rekonsiliasi Bangsa Bukan Negosiasi!”

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 6 Jul 2019
  • visibility 89
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Usai penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul pertanyaan bagaimana bentuk ideal rekonsiliasi dari pihak pemerintah dengan oposisi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan bahwa isu ini sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, karena saat ini keadaan bangsa Indonesia setelah pengumuman penetapan Pilpres oleh KPU sudah kembali normal.

“Semua sudah berjalan normal. Jangan terjebak di situ terus. Bangsa ini memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya politik. Ini hanya suatu peristiwa politik yang kita hadapi dari tahun ke tahun,” kata Moeldoko dalam keterangan pers kepada media di Bina Graha, Jumat, 5 Juli 2019.

Panglima TNI masa jabatan 2013—2015 itu menekankan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

“Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju,” ucapnya.

Karena itu, Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk tak membesar-besarkan masalah rekonsiliasi ini. Ia khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi, hanya kepentingan kelompok tertentu. Ini negara loh, memikirkan negara jangan terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” katanya.

“Jangan terjebak hanya memikirkan ‘gua dapat apa, gua dapat apa’, tapi kita harus bicara negara,” imbuh Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu juga menggarisbawahi, untuk masalah kepentingan bangsa dan negara secara luas, segala sesuatu perlu pemikiran yang panjang dan hati-hati.

“Sepanjang itu untuk kepentingan negara atau national interest, kita harus berpikir lebih panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran pragmatis yang nantinya akan menganggu sistem,” katanya.

Menurut Moeldoko, untuk membangun Indonesia tidak cukup di tangan satu atau dua kelompok. Karena itu, pidato Presiden Jokowi pada penetapan hasil Pilpres 2019 di KPU pada 30 Mei 2019 lalu sudah jelas, mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia.

“Pak Presiden mengatakan, siapa pun ayo bergabung. Disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya ini sudah cukup sudah sebuah statement yang perlu dipahami. Nggak perlu lagi kita mendorong kanan-kiri, karena ini sebuah statement yang nyata dari seorang presiden, dari seorang Pak Jokowi,” pungkasnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Festival Desa Binaan Bank NTT Bergulir, Juri Menilai dan Simak Geliat Ekonomi

    Festival Desa Binaan Bank NTT Bergulir, Juri Menilai dan Simak Geliat Ekonomi

    • calendar_month Rab, 9 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ajang Festival Desa Binaan Bank NTT mulai bergulir, 6 (enam) juri mulai turun ke 24 lokasi untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas setiap desa binaan yang tersebar di seluruh NTT. Keenam juri yakni ketua tim, Dr. James Adam (Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI NTT), berkunjung ke Kampung Adat Bena, lokasi binaan kantor […]

  • Catatan Akhir Tahun KPK, Menyongsong Tahun Baru 2022

    Catatan Akhir Tahun KPK, Menyongsong Tahun Baru 2022

    • calendar_month Jum, 31 Des 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Tidak terasa, kita akan meninggalkan tahun 2021, tahun penuh cobaan serta perjuangan yang banyak memberikan teladan serta pelajaran hidup, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun 2021 adalah tahun yang sarat sejarah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, mengingat di tahun inilah KPK yang dibentuk sebagai lembaga penegak hukum untuk menangani […]

  • 24 Partai Politik Lolos ke Tahap Verifikasi Pemilu 2024

    24 Partai Politik Lolos ke Tahap Verifikasi Pemilu 2024

    • calendar_month Sel, 16 Agu 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah ditutup pada Minggu, 14 Agustus 2022. Sebelumnya, pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 sudah dibuka pada Senin, 1 Agustus 2022. Sebanyak 40 parpol telah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Namun, tidak semua parpol calon peserta Pemilu 2024 yang menyampaikan berkas persyaratan secara […]

  • Agrowisata Molakoli Dilirik Juri Festival Desa Binaan Bank NTT

    Agrowisata Molakoli Dilirik Juri Festival Desa Binaan Bank NTT

    • calendar_month Kam, 10 Nov 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Loading

    Mbay, Garda Indonesia | Kampung Adat Molakoli, Kecamatan Boawae di Kabupaten Nagekeo, memiliki kekayaan yang luar biasa. Jarak yang sangat dekat dengan Gunung Api Ebulobo, membuat mereka mendesain paket wisata tracking ke sana. Tentu dengan aneka fasilitas dan tour guide. Bahkan tidak hanya kekayaan di dunia pariwisata, melainkan warga yang didominasi petani ini, selama bertahun-tahun sukses membudidayakan aneka […]

  • KPU NTT: Dari 17 Balon DPD, Hanya 2 Memenuhi Syarat

    KPU NTT: Dari 17 Balon DPD, Hanya 2 Memenuhi Syarat

    • calendar_month Sen, 26 Jun 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) dalam sesi media gathering pada Senin sore, 26 Juni 2023 menyampaikan beberapa kondisi terkini terkait berkas administrasi para calon anggota DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi NTT.. Yosafat Koli, anggota KPU NTT kepada awak media menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Mei—23 Juni […]

  • Presiden Jokowi: Pemerintah Berupaya Maksimal Cegah Meluasnya Wabah Korona

    Presiden Jokowi: Pemerintah Berupaya Maksimal Cegah Meluasnya Wabah Korona

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mencegah wabah virus korona semakin meluas. Sejumlah langkah lanjutan tengah dilakukan pihak terkait untuk menindaklanjuti dua warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya telah dinyatakan positif virus korona. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2020. “Pemerintah melakukan […]

expand_less