Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pemekaran Timor Tengah Selatan, YNS: Konsolidasi Mulai dari Daerah

Pemekaran Timor Tengah Selatan, YNS: Konsolidasi Mulai dari Daerah

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 16 Apr 2025
  • visibility 155
  • comment 1 komentar

Loading

Ditekankan YNS, indikator awal keberhasilan usulan daerah otonomi baru (DOB) adalah bagaimana masyarakat yang akan dimekarkan merasa memiliki dan memahami tujuan dari pemekaran itu sendiri.

 

Jakarta | Gagasan pemekaran wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi 2 (dua) daerah otonom baru (DOB), yakni Kabupaten Amanatun dan Kabupaten Amanuban, yang diinisiasi dan digaungkan para tokoh; mendapat tanggapan positif dan reflektif dari tokoh perempuan muda NTT, Yusinta Nenobahan Syarif (YNS). Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar urusan administratif dan politik, tapi yang lebih penting adalah kesiapan sosial dan konsolidasi dari akar rumput hingga ke tingkat pusat.

“Pemekaran daerah adalah pekerjaan besar. Saya mengikuti dinamika usulan DOB, pendapat beberapa tokoh dan ahli. Saya berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan itu harus lebih menyentuh aspek sosial dan emosional masyarakat. Itu sangat penting,” ujar YNS saat di wawancara melalui sambungan telepon pada Rabu, 16 April 2025.

Ditekankan YNS, indikator awal keberhasilan usulan DOB adalah bagaimana masyarakat yang akan dimekarkan merasa memiliki dan memahami tujuan dari pemekaran itu sendiri. “Tanpa kesiapan sosial, pemekaran bisa melahirkan konflik baru: soal batas wilayah, perebutan lokasi ibu kota, hingga resistensi dari elite lokal. Tapi jika dari awal masyarakat sudah diajak bicara, dilibatkan, dan didengar, semua itu bisa diantisipasi,” jelasnya.

YNS pun menilai pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh tim inisiator selama ini sudah mengarah ke sana meskipun masih diperlukan sosialisasi, dialog terbuka, dan kunjungan ke komunitas-komunitas adat maupun tokoh agama sebagai bagian dari langkah membangun dukungan kultural dan sosial-politik yang inklusif.

Hal lainnya, YNS menyoroti pentingnya dukungan pemerintah kabupaten induk dalam setiap pengusulan DOB. “Saya kira ini yang unik dari upaya dan gaung DOB Amanatun dan Amanuban. Biasanya kepala daerah enggan memberi rekomendasi karena takut kehilangan wilayah atau kekuasaan.

Kondisi tersebut, beber YNS, menjadi tantangan tersendiri ketika isu ini digulirkan lebih awal oleh para inisiator. Tapi semangat kolaborasi yang terbangun menjadi ujian tersendiri, dan justru dapat membuka ruang untuk membagi tanggung jawab pembangunan.

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan membangun dukungan strategis dari Pemkab dan DPRD TTS menjadi sinyal kuat bahwa usulan DOB ini bukan sekadar wacana elit, tetapi hasil kerja panjang yang menyentuh semua level pemerintahan.

Namun demikian, YNS juga menggarisbawahi satu elemen kunci dalam keberhasilan pengusulan DOB yang sering dilupakan yaitu kekuatan jejaring komunikasi nasional melalui Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB).

“Kalau tidak terkoneksi dengan Forkonas, usulan DOB akan mudah tenggelam di tumpukan dokumen pusat. Forkonas itu bukan sekadar jaringan, tapi juga kanal strategis untuk advokasi dan lobi politik di level nasional,” katanya.

Sebagai putri TTS yang ada di Jakarta mengatakan bersedia menjembatani komunikasi dengan Forkonas. YNS mengatakan beberapa tokoh masyarakat maupun akademisi yang mengetahui peran dan fungsi Forkonas telah berkomunikasi dengannya dan mengharapkan perannya sebagai putri daerah untuk membangun komunikasi yang aktif dengan Forkonas, mempertemukan kepentingan lokal dengan narasi pembangunan nasional.

Dalam pengamatan YNS, Forkonas selama ini menjadi jembatan yang efektif antara para pengusul DOB dari seluruh Indonesia dengan kementerian teknis dan DPR RI. “Bukan cuma soal teknis pemenuhan syarat, tapi Forkonas membantu pengusul merumuskan narasi yang sejalan dengan visi pembangunan nasional, terutama dalam konteks daerah perbatasan dan daerah tertinggal,” ujarnya.

Lebih jauh, YNS berharap agar DOB Amanatun dan Amanuban tidak berhenti pada proses administratif, tapi juga mampu menawarkan model baru pembangunan berbasis keadilan wilayah, kearifan lokal, dan partisipasi rakyat.

“Tim inisiator baik DOB Amanatun maupun DOB Amanuban telah menyalakan api semangat pemekaran ini dengan pendekatan yang humanis, berbasis data, dan berjejaring nasional. Sekarang tugas kita semua, termasuk para perempuan, tokoh adat, gereja, dan kaum terpelajar, untuk memastikan bahwa DOB ini dapat membawa kesejahteraan yang merata,” tutup YNS.(*)

Sumber (*/tim YMS)

 

  • Penulis: Penulis

Komentar (1)

    Silahkan tulis komentar Anda

    Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

    Rekomendasi Untuk Anda

    • Inisiasi SIAP SIAGA, Rakor PB NTT Tahun 2025 Hasilkan 13 Rekomendasi

      Inisiasi SIAP SIAGA, Rakor PB NTT Tahun 2025 Hasilkan 13 Rekomendasi

      • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
      • account_circle Penulis
      • visibility 407
      • 0Komentar

      Loading

      Deswanto Marbun, Head of Sub-National Program SIAP SIAGA dalam sesi pembukaan berharap rapat koordinasi dapat menghasilkan laporan yang memuat kondisi faktual, tantangan, solusi, serta strategi percepatan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana.   Kupang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghelat rapat koordinasi penanggulangan bencana (Rakor PB) Provinsi NTT tahun 2025 yang dihelat pada 19—20 November. […]

    • Tatap Muka dengan Warga Cunca Wulang, Gubernur VBL : Pakai Riset Bangun NTT

      Tatap Muka dengan Warga Cunca Wulang, Gubernur VBL : Pakai Riset Bangun NTT

      • calendar_month Sel, 23 Jun 2020
      • account_circle Penulis
      • visibility 159
      • 0Komentar

      Loading

      Mabar-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) bertatap muka dengan para Camat, Kepala Desa, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan di Desa Cunca Wulang Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur di hari kedua kunjungan kerjanya. Baca juga : http://gardaindonesia.id/2020/06/22/kunker-ke-mabar-gubernur-vbl-pinta-kelola-pantai-pede-berbasis-ekologis/ “Untuk membangun NTT, kita bekerja harus dimulai dengan riset. Kita […]

    • Konsumsi Obat Legal, Dua Warga Atambua Ditahan Unit Narkoba Polres Belu

      Konsumsi Obat Legal, Dua Warga Atambua Ditahan Unit Narkoba Polres Belu

      • calendar_month Ming, 15 Des 2019
      • account_circle Penulis
      • visibility 142
      • 0Komentar

      Loading

      Belu-NTT, Garda Indonesia | Dua warga Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Syaiful (asal Batam- Kepulauan Riau) dan Feridian (asal Bima- NTB) ditahan oleh Unit Narkoba Polres Belu tanpa Surat Perintah Penahanan (SPH) pada Kamis, 12 Desember 2019. Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Ferdinandus Tahu Maktaen kepada wartawan di Atambua, pada Sabtu 14 Desember 2019. Menurut […]

    • BEM FISIP Undana : “Menangkal Dinamika Sosial dengan Ideologi Pancasila”

      BEM FISIP Undana : “Menangkal Dinamika Sosial dengan Ideologi Pancasila”

      • calendar_month Ming, 16 Jun 2019
      • account_circle Penulis
      • visibility 130
      • 0Komentar

      Loading

      Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang mengadakan seminar nasional pada Sabtu, 15 Juni 2019, bertempat di Aula FISIP Undana Kupang. Seminar nasional yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan non program dari BEM FISIP dibawah naungan bidang penalaran dan keilmuan Sebagai wujud tanggapan dari mahasiswa […]

    • Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran 55 Miliar

      Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran 55 Miliar

      • calendar_month Sel, 8 Jun 2021
      • account_circle Penulis
      • visibility 133
      • 0Komentar

      Loading

      Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM telah mengajukan anggaran sekitar 55 miliar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan […]

    • Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Sosial Aktivis Perempuan Indonesia

      Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Sosial Aktivis Perempuan Indonesia

      • calendar_month Rab, 6 Mar 2019
      • account_circle Penulis
      • visibility 176
      • 0Komentar

      Loading

      Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didamping Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise melakukan dialog dengan perempuan arus bawah di Istana Negara, Jakarta pada Rabu,06/03/2019. 16 perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, hadir sebagai tokoh perempuan inspirasi. Memberi sambutan di awal dialog, Menteri Yohana menyemangati dan mendorong […]

    expand_less