Dalil Nomenklatur, SAHABAT Jilid I Abaikan Kematian Ribuan Babi Milik Warga Belu
- account_circle Penulis
- calendar_month Sen, 23 Nov 2020
- visibility 134
- comment 0 komentar
Belu-NTT, Garda Indonesia | Pemerintahan Kabupaten Belu di bawah pimpinan SAHABAT Jilid I, Wilibrodus Lay – JT. Ose Luan menorehkan rasa kecewa bagi para peternak babi di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga : http://gardaindonesia.id/2020/11/22/jika-paket-sehati-menang-pelayanan-di-pemda-belu-satu-garis-lurus/
Berdalil ketiadaan nomenklatur (penamaan yang dipakai dalam bidang tertentu), Bupati Belu Wili Lay tidak bisa meladeni keluhan peternak babi terkait wabah penyakit babi hingga mengakibatkan ribuan babi mati di Belu beberapa waktu lalu. “Waktu bupati Wili Lay kunjungan kerja di sini, banyak orang sibuk omong tentang Corona. Saya bilang, mungkin bapak lupa dengan virus babi. Kami sudah data sekitar 6.000–an ekor di luar yang tidak didata. Bagaimana sikap pemerintah dengan kami punya babi yang mati? Tapi, beliau jawab apa? Kami mau bantu tapi tidak ada nomenklatur”, demikian curahan hati Yeremias, warga Silawan kepada paket SEHATI saat berkampanye, pada Sabtu, 21 November 2020.
Paket SEHATI disambut meriah oleh ratusan pendukung di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, pada Sabtu 21 November 2020
Menanggapi keluhan tersebut, Calon Bupati Belu Agustinus Taolin dari paket SEHATI, memberikan apresiasi. “Pak Yerem ini orang hebat. Dia usaha sendiri, pelihara sendiri dan jual sendiri. Orang – orang seperti ini, sebenarnya dapat penghargaan dari pemerintah. Saya apresiasi kepada bapak, mama dan orang muda yang tetap berusaha meski di tengah pandemi Covid,” ungkapnya.
“Nah, di sini pemerintah harus hadir. Rakyat tidak ada urusan! Kau mau nomenklaturkah, mau buat apakah? Rakyat tahu saja ada pelayanan. Termasuk juga kesehatan GRATIS ini. Nomenklaturnya ada atau tidak? Jangan sampai sudah bikin, baru bilang nomenklaturnya tidak ada,” tandasnya.
Ahli penyakit dalam itu menguraikan, bahwa nomenklatur itu menjadi tugas pemerintah. Berpikir tentang anggarannya berapa miliar, duduk bicara dengan DPR untuk segera ditetapkan. Jangan, bikin program kesehatan GRATIS tapi nomenklaturnya tidak ada. Nomenklatur tidak ada, pos anggarannya tidak mungkin ada. Program apa pun, mesti ada nomenklaturnya.
“Nomenklatur itu dikasih nama, sehingga ketika masyarakat kesusahan, kita bisa masukkan ke pos anggaran yang tersedia. Nama, misalnya, Bantuan Dinas Sosial untuk Wabah Penyakit Hewan,” jelas Agus Taolin.(*)
Penulis: (*/Herminus Halek)
- Penulis: Penulis
