Jelang 2024, Kepemimpinan Transformatif versus Transaksional

Oleh: Andre Vincent Wenas

Siapa bilang pemilu (pileg, pilpres dan pilkada) masih lama? Semuanya bakal diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Cuma dua tahun lagi. Tapi persiapan (administrasi plus lobi-lobi) sudah mulai dari kemarin-kemarin!

Baliho bakal calon presiden sudah terpasang di mana-mana. Parpol-parpol sudah bergerilya siang-malam di kafe atau warung kopi (juga pagi-sore di restoran-restoran Padang). Plus Lembaga-lembaga survei (yang independen maupun yang pesanan bohir) juga sudah rutin merilis indikasi elektabilitas figur maupun parpol tertentu (dengan pertanyaan: kalau pemilu dilaksanakan sekarang, kamu mau pilih siapa?).

Tapi kalau surveinya pesanan bohir, tentu pertanyaannya jauh lebih sederhana, kamu mau pilih si polan atau si polan? Bahkan kalau perlu tak usah pakai responden segala. Cost bisa dihemat, sehingga profit bisa lebih tebal. Namun, ada soal yang jauh lebih penting, jauh lebih fundamental. Ini soal yang amat sangat penting bagi bangsa kita dalam menggulirkan roda demokrasi.

Demokrasi, dari kata demos-kratos (demos artinya rakyat, kratos itu pemerintahan), jadi pemerintahan dari-oleh-untuk rakyat. Mekanismenya sekarang ini lewat perwakilan (representasi). Maka konsekuensinya, kita mesti memilih representasi yang tepat. Tepat itu artinya yang sungguh-sungguh bisa mewakili kepentingan rakyat banyak. Nah, bagaimana itu?

Jadi yang jauh lebih fundamental adalah kesadaran rakyat agar bisa (di-mampu-kan) untuk memilih secara cerdas, secara jujur dan secara adil. Dan rakyat pemilih juga mesti dalam kondisi yang bebas (tidak tertekan atau ditekan). Ditekan oleh siapa?

Siapa lagi kalau bukan “ditekan” oleh suprastrukturnya. Oleh mereka yang punya hegemoni, kemampuan untuk “menekan” secara halus maupun kasar lewat posisi kekuasaannya. Misalnya saja sub-ordinat para gubernur, bupati, wali kota di daerah-daerah yang kerap merasa “terancam” (lantaran ya memang “diancam” kok) manakala tidak mencoblos sesuai arahan atasannya. Padahal sejatinya mereka punya aspirasi politik yang berbeda.

Ini jelas partisipasi politik yang palsu. Ini praktik otoritarianisme para raja-raja kecil berjiwa feodal di berbagai pelosok negeri. Padahal, demi progresivitas gerak pembangunan bangsa, kita perlu figur representasi (presiden, anggota parlemen dan kepala daerah) yang sungguh-sungguh transformatif.

Tipe kepemimpinan transformatif itu artinya yang bisa mentransformasikan (membawa perubahan) bangsa ini dari kondisi ipoleksobudhankam yang sekarang menuju ke masa depan yang jauh lebih maju (progresif). Trans (artinya melampaui) dari formasi (bentuk atau kondisi) yang sekarang. Dan itu hanya bisa didapat manakala kita tidak salah pilih representasi kita. Waspadailah lawan dari tipe kepemimpinan yang transformatif, yaitu adalah kepemimpinan yang transaksional.

Kepemimpinan transaksional adalah tipe kepemimpinan bergaya dagang sapi. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Money politics, beli suara, transaksi (kontrak-bisnis) dengan para bohir, dengan konsekuensi korupsi kebijakan pada saat ia berkuasa nanti.

Kita bakal dihadapkan pada pilihan yang tricky seperti ini. Di atas kertas, memanglah kita pasti setuju dengan idealisme Kepemimpinan Transformatif. Akal budi yang waras akan dengan mudah menjatuhkan preferensi kepada yang ideal. Namun…

Ya, namun saat di lapangan nanti, manakala duit segepok (bagi petugas lapangan) atau amplop serangan fajar berisi seratus ribu perak bagi para pencoblos, bisa saja mengubah arah idealisme tadi menuju ke pilihan yang oportunis dan bodoh.

Dulu para pemikir demokrasi sudah memberi peringatan, bahwa sistem politik demokrasi (yang sejatinya membuka partisipasi politik seluas-luasnya dalam jalannya roda pemerintahan) itu hanya bisa berjalan dengan efektif kalau para partisipan-politiknya itu cerdas dan bijaksana. Juga tidak dibodoh-bodohi.

Masih ingat kan dengan adagium ini, “Pemimpin yang bodoh lahir dari tangan pemilih yang bodoh.”

Partisipasi politik terakbar adalah saat pesta demokrasi lima tahunan. Pemilu, yang bakal dilaksanakan serentak (pileg, pilpres dan pilkada di tahun 2024. Sebentar lagi.

Saat memasuki bilik suara nanti, kekuasaan itu masih ada di tangan masing-masing kita sebagai rakyat. Namun ketika kita keluar dari bilik suara, kekuasaan itu telah kita serahkan kepada representasi yang kita pilih sendiri. Kekuasaan telah berpindah tangan.

Konsekuensi dari pilihan kita yang sekejap di dalam bilik suara itu, bakal kita tanggung bersama untuk selama lima tahun ke depan.

Maka…

Mau pilih representasi (presiden, parlemen dan kepala daerah) yang transformatif (membawa perubahan), atau yang cuma transaksional (dagang sapi)???

Selasa, 15 Februari 2022

Penulis merupakan pemerhati fenomena ekonomi-politik