Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko: “Rekonsiliasi Bangsa Bukan Negosiasi!”

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko: “Rekonsiliasi Bangsa Bukan Negosiasi!”

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 6 Jul 2019
  • visibility 124
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Usai penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul pertanyaan bagaimana bentuk ideal rekonsiliasi dari pihak pemerintah dengan oposisi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan bahwa isu ini sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, karena saat ini keadaan bangsa Indonesia setelah pengumuman penetapan Pilpres oleh KPU sudah kembali normal.

“Semua sudah berjalan normal. Jangan terjebak di situ terus. Bangsa ini memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya politik. Ini hanya suatu peristiwa politik yang kita hadapi dari tahun ke tahun,” kata Moeldoko dalam keterangan pers kepada media di Bina Graha, Jumat, 5 Juli 2019.

Panglima TNI masa jabatan 2013—2015 itu menekankan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

“Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju,” ucapnya.

Karena itu, Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk tak membesar-besarkan masalah rekonsiliasi ini. Ia khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi, hanya kepentingan kelompok tertentu. Ini negara loh, memikirkan negara jangan terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” katanya.

“Jangan terjebak hanya memikirkan ‘gua dapat apa, gua dapat apa’, tapi kita harus bicara negara,” imbuh Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu juga menggarisbawahi, untuk masalah kepentingan bangsa dan negara secara luas, segala sesuatu perlu pemikiran yang panjang dan hati-hati.

“Sepanjang itu untuk kepentingan negara atau national interest, kita harus berpikir lebih panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran pragmatis yang nantinya akan menganggu sistem,” katanya.

Menurut Moeldoko, untuk membangun Indonesia tidak cukup di tangan satu atau dua kelompok. Karena itu, pidato Presiden Jokowi pada penetapan hasil Pilpres 2019 di KPU pada 30 Mei 2019 lalu sudah jelas, mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia.

“Pak Presiden mengatakan, siapa pun ayo bergabung. Disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya ini sudah cukup sudah sebuah statement yang perlu dipahami. Nggak perlu lagi kita mendorong kanan-kiri, karena ini sebuah statement yang nyata dari seorang presiden, dari seorang Pak Jokowi,” pungkasnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Politeknik Negeri Kupang Seleksi Direktur Baru Periode 2025—2029

    Politeknik Negeri Kupang Seleksi Direktur Baru Periode 2025—2029

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Loading

    Hari Kamis, 31 Juli 2025 merupakan hari terakhir perpanjangan pendaftaran bakal calon Direktur Politeknik Negeri Kupang, sebelumnya telah ditetapkan berakhir pada minggu kedua Juli.   Kupang | Masa kepemimpinan Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK), 6. Ir. Frans Mangngi, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng. bakal berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021. Sebelumnya, ia dilantik di Kementerian […]

  • Sejarah di Olimpiade Paris 2024, Indonesia Raih 2 Emas

    Sejarah di Olimpiade Paris 2024, Indonesia Raih 2 Emas

    • calendar_month Sab, 10 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Loading

    Paris | Bangga, itu sematan kekaguman masyarakat Indonesia karena untuk kali pertama sejak Barcelona 1992, Indonesia mampu meraih 2 (dua) emas dalam 1 perhelatan Olimpiade. Veddriq Leonardo, langsung meraih emas pada speed climbing yang baru dipertandingkan pada Olimpiade Paris 2024. Rizki Juniansyah, debutan Olimpiade, menjadi lifter Indonesia pertama dalam sejarah yang mampu meraih emas Olimpiade. […]

  • Mitigasi Bencana; Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang

    Mitigasi Bencana; Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang

    • calendar_month Sen, 15 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta,gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. Terlebih Indonesia merupakan negara yang berada di cincin api sehingga rawan gempa bumi dan tsunami. Hidup harmonis dengan bencana telah lama dilakukan masyarakat Indonesia seperti di Maros, rumah yang dibangun adalah rumah panggung dan terdapat perahu. “Ternyata […]

  • Bukan Pertumpahan Darah, Tapi Cinta Kasih

    Bukan Pertumpahan Darah, Tapi Cinta Kasih

    • calendar_month Ming, 9 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Yohanis Tkikhau Kupang-NTT, Garda Indonesia | Perbedaan di tengah masyarakat merupakan Anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Perbedaan ini berdampak pada tindakan dan perilaku individu. Namun kita dibekali dengan akal budi untuk bisa membedakan hal yang baik maupun yang buruk, agar kita tetap menjaga keharmonisan hubungan antar sesama. Karena dalam setiap perjalanan kehidupan, kita […]

  • Pemerintah Segera Bersikap Atas Tragedi Kanjuruhan

    Pemerintah Segera Bersikap Atas Tragedi Kanjuruhan

    • calendar_month Sen, 3 Okt 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD  akhirnya merespons peristiwa tragis dunia sepakbola di Kanjuruhan, Malang. Kemenkopolhukam, melalui permintaan presiden diminta untuk mengumpulkan sejumlah menteri di kantornya termasuk Kapolri, Panglima TNI, serta PSSI dan KONI untuk rapat koordinasi menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden Joko […]

  • Penjara Penuh! Pemerintah Dorong Hapus Hukuman Minimum Pengguna Narkoba

    Penjara Penuh! Pemerintah Dorong Hapus Hukuman Minimum Pengguna Narkoba

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 436
    • 0Komentar

    Loading

    Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa ketentuan pidana minimum yang sebelumnya mengharuskan pengguna narkoba dijatuhi hukuman penjara dengan batas minimal tertentu akan ditiadakan.   Jakarta | Pemerintah mengusulkan penghapusan ketentuan pidana minimum khusus bagi pengguna narkoba dalam Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (RUU PP). Usulan ini disampaikan sebagai respons atas kondisi lembaga pemasyarakatan […]

expand_less