Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » “Ferdy Sambo Tak Pernah Ada di Lapas” IMO-Indonesia Angkat Suara

“Ferdy Sambo Tak Pernah Ada di Lapas” IMO-Indonesia Angkat Suara

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 6 Jan 2024
  • visibility 3
  • comment 0 komentar

Jakarta, Garda Indonesia | Keberadaan narapidana Ferdy Sambo belakangan ini dipersoalkan publik usai pengacara bernama Alvin Lim membuat pernyataan kontroversial mengenai keberadaan Ferdy Sambo di Lapas Salemba. Hal itu disampaikan Alvin di salah satu acara Podcast milik Richard Lee. Ia menyebut Ferdy Sambo tidak pernah ada di Lapas.

Saat ini, sontak pernyataan Alvin menimbulkan beragam persepsi masyarakat mengenai kondisi sebenarnya seorang Ferdy Sambo. Banyak yang justru percaya dengan informasi itu dan menuduh aparat penegak hukum tidak tegas dalam menegakkan aturan sehingga membiarkan seorang narapidana bisa bebas dari hukuman yang mestinya dijalani.

Menanggapi kabar miring tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sempat memberikan bantahan. Ia menilai pernyataan pengacara Alvin Lim tidak berdasar. Sebab, faktanya informasi yang disampaikan banyak yang mis dan tidak sesuai fakta di lapangan alias hoaks.

“Gila itu. Orangnya (Alvin Lim) tidak ada di situ. Dia (Alvin) kan di rumah sakit. Sambo itu cuma lima hari di Salemba, kemudian dikirim ke Cibinong. Asal ngomong saja,” ujar Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 Januari 2024.

Yasonna menambahkan bahwa Alvin Lim yang sempat ditahan di Lapas Salemba sempat mengalami sakit dan dirawat dari tanggal 16—29 Agustus 2023; sedangkan Ferdy Sambo berada di Lapas Salemba pada tanggal 24—29 Agustus 2023.

“Kapan ketemunya dia? (Ferdy Sambo) Langsung kami transfer ke Cibinong, dia di Lapas Cibinong,” bebernya.

Sebelumnya, Alvim Lim juga menyebut bahwa Ferdy Sambo tidak ditahan di Lapas Salemba, Jakarta, melainkan di ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang dilengkapi alat pendingin ruangan atau AC.

​​Menyikapi hal itu, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia pun akhirnya angkat bicara. Ketua IMO Indonesia Yakub Ismail menyebut apa yang disampaikan Alvin adalah bagian dari informasi bias yang sulit dipertanggungjawabkan.

“Mestinya yang bersangkutan (Alvin Lim) mencari informasi valid dan kredibel terlebih dahulu sebelum menyampaikan ke publik. Sebab, jika tidak demikian maka yang terjadi adalah menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Yakub.

Yakub juga meminta kepada semua pihak agar berhati-hati dalam memberikan statement. Sebab, pernyataan yang keliru bisa saja berujung pidana. “Maka itu, selalu kita ingatkan kepada masyarakat agar informasi yang didapatkan sebelum dilempar ke publik, baiknya ditelaah dan dicari kebenarannya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Pihaknya setuju dengan apa yang disampaikan Yasonna Laoly bahwa pernyataan Alvin Lim sama sekali bertolak belakang dengan fakta. Sehingga yang bersangkutan perlu mempertanggungjawabkan tindakannya itu.(*)

Sumber (*/tim)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi Cengkerama dengan Anak-anak Lembata

    Presiden Jokowi Cengkerama dengan Anak-anak Lembata

    • calendar_month Jum, 9 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Lembata-NTT, Garda Indonesia | Meski sementara dirundung suasana duka, warga Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape tampak antusias dan bergembira atas kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah mereka. Hal itu terlihat saat anak-anak di lokasi pengungsian yang begitu riang […]

  • PSI Minta Menteri Perdagangan Tunjuk Hidung Mafia Minyak Goreng

    PSI Minta Menteri Perdagangan Tunjuk Hidung Mafia Minyak Goreng

    • calendar_month Sab, 19 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan Permendag No.11 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) kemasan ini; PSI menyambut baik. Kebijakan HET migor kemasan selama ini terbukti di lapangan tak efektif menjamin pasokan di pasar konsumen ritel. “Pertama kita menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah. Kita segera […]

  • Anwar Usman & Saldi Isra Jadi Ketua & Wakil Ketua MK 2023—2028

    Anwar Usman & Saldi Isra Jadi Ketua & Wakil Ketua MK 2023—2028

    • calendar_month Sel, 21 Mar 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Pengucapan sumpah jabatan Anwar Usman dan Saldi Isra sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023—2028, disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi di ruang sidang pleno gedung I MK, Jakarta, pada Senin, 20 Maret 2023. Pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua MK didasarkan pada Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 […]

  • Bupati TTU Ray Fernandes: Kita Harus Hargai & Hormati Tata Busana Adat

    Bupati TTU Ray Fernandes: Kita Harus Hargai & Hormati Tata Busana Adat

    • calendar_month Sen, 23 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Kefa-T.T.U, Garda Indonesia | “Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun kami telah mewajibkan ASN dan masyarakat untuk mengenakan busana adat lengkap,” ujar Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) usai upacara bendera memperingati HUT ke-97 Kota Kefamenanu pada Minggu, 22 September 2019 di Kantor Bupati TTU. “Setiap hari kamis sejak sembilan tahun lalu, seluruh aparatur mengenakan […]

  • Cegah KDRT? KemenPPPA Kembangkan Rumah Tangga Tangguh

    Cegah KDRT? KemenPPPA Kembangkan Rumah Tangga Tangguh

    • calendar_month Sab, 25 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Sorong-Papua, gardaindonesia.id –KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan kekerasan berbasis gender dan masalah sosial yang kompleks. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan, 1 dari setiap 4 perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi dan 1 dari 5 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Kondisi ini menggambarkan jika KDRT sudah […]

  • Hanya di Bali, Nyepi 2025 Pemprov Bali Stop Data Internet

    Hanya di Bali, Nyepi 2025 Pemprov Bali Stop Data Internet

    • calendar_month Jum, 28 Mar 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga sudah mengumumkan mengenai pembatasan jaringan internet serta siaran televisi dan radio di Bali tersebut.   Denpasar | Pemprov Bali memanfaatkan layanan short massage service (SMS) untuk menyampaikan informasi terkait pembatasan layanan data seluler dan internet protocol television (IPTV [layanan televisi yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan konten video dan […]

expand_less