Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » NTT: Nusa Tempat Titip?

NTT: Nusa Tempat Titip?

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 6 Jul 2024
  • visibility 43
  • comment 0 komentar

Loading

Oleh : Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT

Hari ini, ramai nian ocehan, sindiran dan umpatan di media sosial dan WhatsApp group. Umpatan dipicu oleh pengumuman nama-nama calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) asal panitia daerah Polda NTT Tahun 2024.

Pasalnya dari 11 nama yang diumumkan, tak nampak nama marga asal NTT. Saya pun ikut diserbu pesan via WA dan colekan di media sosial yang berisi protes dan meminta agar cek kembali apa yang terjadi dengan panitia daerah Polda NTT.

Judul tulisan ini saya ambil dari umpatan seseorang di media sosial. Diksi baru untuk provinsi kita, NTT = Nusa Tempat Titip. Keren juga diksinya. Ada lagi postingan dengan judul unik: “Naturalisasi bukan hanya di bola kaki tetapi juga calon taruna Akpol antar provinsi”.

Terhadap banyak pertanyaan wartawan dan publik bahwa apakah telah terjadi nepotisme dalam seleksi taruna Akpol kali ini, saya hanya bisa menyampaikan demikian. Ya, saya telah mencermati semua suara publik hari ini dan ikut prihatin. Saya juga telah meneruskan protes ini ke Irwasda Polda NTT.

Apakah ada nepotisme atau tidak perlu dibuktikan lagi?. Bukankah semua warga negara boleh mengikuti seleksi seperti ini di seluruh Indonesia? Orang NTT boleh ikut seleksi taruna Akpol di provinsi lain, pun demikian sebaliknya.  Meski demikian, persepsi negatif publik NTT tidak dapat dibendung.

Proses seleksi kali ini (tahun ajaran 2024) dianggap tidak memihak warga NTT karena tidak ada pertimbangan komposisi putra-putri daerah. Saya menjawab semua protes dan umpatan dengan pernyataan demikian; bahwa kami tidak dilibatkan sejak awal sebagai pengawas eksternal seleksi taruna Akpol Polda NTT tahun 2024 sehingga kurang mengikuti proses dan tahapan sejak awal sampai pengumuman kelulusan oleh panitia daerah.

Setahu saya, biasanya Biro SDM Polda NTT melibatkan pengawas internal dan eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan dan akuntabel. Hemat saya, ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing, tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal yang sering diucap Presiden Jokowi untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur. Karena itu memang harus ada afirmasi khusus untuk wilayah Timur.

Tapi, sudahlah panitia daerah tentu punya ukuran dan timbangan sebagaimana biasanya seleksi dilakukan. Kita hanya berharap suara-suara dari NTT terus bergaung dan didengar oleh Kapolri sehingga hasil seleksi dapat ditinjau kembali, utamanya untuk memenuhi syarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga.(*)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 1.000 Formasi Lowongan CPNS 2018 dari Kementerian PUPR

    1.000 Formasi Lowongan CPNS 2018 dari Kementerian PUPR

    • calendar_month Sen, 24 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta,gardaindonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka kesempatan kepada seluruh putra-putri Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Dalam penerimaan tahun ini, Kementerian PUPR membuka formasi sebanyak 1.000 orang yang terbagi dalam 16 jabatan dan akan ditempatkan di unit-unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan […]

  • Korban KM Cantika Express Dapat Santunan Jasa Raharja

    Korban KM Cantika Express Dapat Santunan Jasa Raharja

    • calendar_month Kam, 27 Okt 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | KMP Cantika Express 77 tujuan Kupang – Alor mengalami kebakaran pada Senin, 24 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di perairan Naikliu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas musibah ini, Jasa Raharja berkoordinasi dengan mitra kerja (Syahbandar, Basarnas, rumah sakit, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan lainnya guna menginventarisasi penumpang dan […]

  • Dr. Marius Jelamu : Tidak Ada Tenaga Medis Terkonfirmasi Positif Covid-19

    Dr. Marius Jelamu : Tidak Ada Tenaga Medis Terkonfirmasi Positif Covid-19

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kami ingin mengklarifikasi berita Pos Kupang hari ini bahwa tidak ada satupun para medis yang terkonfirmasi positif Covid-19,” tegas Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius pada Senin siang, 18 Mei 2020 dalam sesi jumpa media di Biro Humas dan Protokol Setda NTT. […]

  • Poin-poin Super Penting RUPS Bank NTT 2024

    Poin-poin Super Penting RUPS Bank NTT 2024

    • calendar_month Sen, 13 Mei 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank NTT untuk Tahun Buku (TB) 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2024, telah dilaksanakan di aula Fernandes Kantor Gubernur NTT pada Rabu, 8 Mei 2024. RUPS TB 2023 dan RUPS LB 2024 dipimpin Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake sebagai pemegang saham pengendali […]

  • 59 TPS di NTT Lakukan Pemungutan Suara Ulang dan 5 TPS Laksanakan PSL

    59 TPS di NTT Lakukan Pemungutan Suara Ulang dan 5 TPS Laksanakan PSL

    • calendar_month Sel, 23 Apr 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Hasil rekomendasi dari Pengawas TPS ke KPPS dilanjutkan ke KPU Kabupaten dan memenuhi unsur pasal 372 atau pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 59 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 5 Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang akan dilaksanakan […]

  • Mulai 24—30 Agustus 2021, Level PPKM Turun di Sejumlah Daerah

    Mulai 24—30 Agustus 2021, Level PPKM Turun di Sejumlah Daerah

    • calendar_month Rab, 25 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah pada tanggal 24—30 Agustus 2021. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, utamanya indikator-indikator penanganan pandemi Covid-19 yang mulai membaik. Menurut Presiden Jokowi, saat ini kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 78 persen […]

expand_less