Jika Paket SEHATI Menang, Pelayanan di Pemda Belu Satu Garis Lurus

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Artinya, kalau kita (paket SEHATI) menang pada tanggal 9 Desember (2020), maka pelayanan Pemda Belu periode mendatang sudah satu garis lurus,” tandas Calon Bupati Belu Agustinus Taolin dari paket SEHATI, nomor urut 2, yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Aloysius Haleserens saat berorasi di Dusun Abasan, Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 9 November 2020.

Baca juga : http://gardaindonesia.id/2020/11/20/edward-tanur-orang-belu-ada-harga-diri-jangan-pilih-yang-kasih-uang/

Agus Taolin menjelaskan, bahwa ada 5 partai utama yang mengusung paket SEHATI dalam Pilkada Belu 2020 antara lain, Partai NasDem, Golkar, PKB, PKS, dan PKPI. Meskipun non–seat (tidak ada kursi) di DPRD Belu, paket SEHATI juga didukung oleh PSI dan Perindo. “Partai–partai ini, termasuk partainya gubernur (Partai NasDem) dan partainya wakil gubernur NTT (Partai Golkar). Partai – partai ini juga yang dukung presiden Jokowi. Bupati kita punya, Gubernur kita punya, sampai dengan presiden juga kita punya. Kita sudah seperti satu atap,” ujarnya.

Selain itu, terang Agus Taolin, partai– partai pengusung ini pun memiliki anggota DPRD di Kabupaten Belu, DPRD Provinsi NTT, dan DPR RI di pusat. Soal anggaran untuk menjalankan semua program paket SEHATI di Kabupaten Belu, dibicarakan dengan anggota DPR dan pasti tidak akan ada kesulitan.

“Menteri pertanian, menteri desa, wakil ketua komisi IX, anggota komisi IV, semuanya ada di pihak kita. Jadi, kalau kita bicara di Atambua sampai di Jakarta sudah pasti sambung. Wakil menteri perdagangan dari Golkar, menteri kesehatan dokter Terawan Agus Putranto adik kelas saya, dulu sekolah sama–sama di Jogjakarta. Kami sering ketemu di Bogor. Kalau ada perlu, saya bisa lewat telepon saja,” paparnya.

Setelah paket SEHATI terpilih, sebut Agus Taolin, semua anggaran untuk kesehatan GRATIS dan lain–lain itu, akan dibicarakan dengan anggota DPR. Jika sudah disetujui oleh anggota DPR, maka siap dieksekusi oleh pemerintah daerah. Biaya pengobatan mahal seperti operasi pun pasti ditanggung penuh oleh pemerintah daerah, hanya dengan menunjukkan KTP.

“Kita, cukup sertakan KTP klaim ke pemerintah tentang semua biaya. Kasih KTP, tulis biaya berapa dan semua bukti. Pemerintah kasih uang ke rumah sakit, beli obat, bayar dokter, bayar perawat, beli alat. Semua sudah ada di sana, selesai. Kalau anggaran kurang, kita rapat lagi dengan DPR untuk tambah anggaran. Tapi, kami sudah hitung semuanya. Warga Belu, 226.000 orang. Orang yang sakit, 16% dari 226.000, sekitar 40.000 sampai 50.000 orang. Dari anggaran kesehatan 28 miliar rupiah, setiap tahun kita simpan 2 miliar untuk berobat. Jadi, kalau ada yang bilang kita bohong, jangan percaya karena mereka tidak mengerti,” ungkap Agus Taolin yang berprofesi sebagai dokter selama 32 tahun itu. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)
Editor (+rony banase)