Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » ‘Covid-19 di NTT’ Rencana Penutupan Bandara dan Pelabuhan Perlu Dikaji

‘Covid-19 di NTT’ Rencana Penutupan Bandara dan Pelabuhan Perlu Dikaji

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sen, 23 Mar 2020
  • visibility 37
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Rencana penutupan bandara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meminimalkan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang diusulkan berbagai kalangan termasuk oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Cabang NTT, ditanggapi oleh Pemprov NTT dalam sesi konferensi pers pada Minggu, 22 Maret 2020 pukul 14.30 WITA—selesai di Kantor Dinkes Provinsi NTT.

Baca juga :

http://gardaindonesia.id/2020/03/22/update-covid-19-ntt-hingga-21-maret-2020-odp-mencapai-101-orang/

Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka

Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka mengetahui adanya permintaan tersebut dari media. “Hari-hari terakhir ini di media kita baca paling tidak ada permintaan untuk penghentian penerbangan yang diminta oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia wilayah Kupang. Terkait penutupan ini tentu tidak serta merta misalnya kita melarang penumpang dari kota-kota yang masuk ke NTT. Misalnya dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar. Masuknya ke mana? Ya ke Bandara El Tari, Tambolaka, Bandara Komodo, dan Frans Seda. Itu tidak bisa serta merta kita tutup. Hal ini tentu perlu dipikirkan,” jelasnya.

Pernyataan serupa dilontarkan oleh General Manager Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang, Barata Singgih yang menyampaikan bahwa pihaknya belum berani mengambil keputusan. “Kita belum putuskan. Namun, untuk sementara mengantisipasi ini karena data memang menunjukkan ODP terbanyak itu berasal dari beberapa kota seperti Denpasar terbesar jumlahnya,” katanya.

General Manager Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang, Barata Singgih

Berdasarkan data itu, lanjut dia, pihaknya akan mencoba mencari jalan keluar yang terbaik. “Karena kalau kita tutup, itu sama saja dengan kita lockdown. Namun, hal itu bukan tidak mungkin. Mungkin saja, namun perlu kita diskusikan secara baik dengan semua stakeholder. Tidak bisa langsung, katakan saja dinas perhubungan, bandara maupun pihak maskapai,” jelasnya.

Sementara, Kepala Kesehatan Pelabuhan (KKP) Wilayah Kupang, Putu Sudarma mengungkapkan bahwa KKP diberlakukan yang namanya HAC (Health Allert Card) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan dan sudah dilakukan.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kabiro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius yang mengatakan bahwa perhatian dan masukan yang disampaikan berbagai kalangan termasuk Perhimpunan Ikatan Dokter Umum Indonesia Provinsi NTT agar Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menutup jalur penerbangan dan pelayaran dari dan ke Kupang dan sejumlah bandara serta pelabuhan lainnya di Provinsi NTT mendapat tanggapan pihak Pemprov NTT.

“Barang dan jasa ke Provinsi NTT, kita harapkan tetap berjalan. Mengingat NTT sangat bergantung pada wilayah lain di luar NTT; sembako dan sebagainya dan memang salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah membatasi penerbangan,” ujar Dr. Jelamu.

Pemerintah Provinsi NTT, imbuh Marius, harus bijak dalam menyikapi berbagai masukan, usul dan saran dari berbagai pihak terkait penanganan Covid-19 di Provinsi NTT. “Tetapi ketika kita menyelesaikan itu tentu dampak yang lain akan muncul. Karena khusus untuk NTT; kita membutuhkan sarana prasarana kesehatan, membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitas obat-obatan dan lainnya yang harus cepat didistribusi dari luar ke NTT, termasuk ketika kita mengirim sampel darah pasien ke Litbang Kementerian Kesehatan RI tentu membutuhkan kecepatan dengan menggunakan transportasi udara,”jelas Marius.

Selain alasan sosial ekonomi, imbuh Marius dari sisi lainnya khusus untuk pelabuhan tetap membuka jalur-jalur kapal yang masuk ke NTT. “Kapal barang memang sangat dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat NTT 60—70 persen masih berasal dari luar. Kita belum mandiri secara ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan itu seperti gula, garam, beras dan sebagainya,” ungkapnya.

Dirinya akan mengkaji hasil pemikiran dari para pengamat, para dokter tetapi juga perlu menjelaskan secara keseluruhan agar dapat dipahami oleh publik. “Jadi kita tidak melihat dari satu variabel saja tetapi banyak variabel; dan akan dianalisa dan dibuat sebuah kebijakan. Tentu maksudnya baik tetapi kita juga menganalisis dari berbagai variabel yang lain,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Editor dan foto (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kantor Imigrasi Labuan Bajo Bakal Naik Status Klas II, Pemprov NTT Apresiasi

    Kantor Imigrasi Labuan Bajo Bakal Naik Status Klas II, Pemprov NTT Apresiasi

    • calendar_month Kam, 11 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi saat menerima uudiensi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkunham) di ruang kerjanya pada Rabu, 10 Maret 2021; mengapresiasi  dukungan Kementerian Hukum dan HAM untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar turut berkontribusi dalam mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super […]

  • FKM Flobamora Bagikan Sembako, APD dan Masker untuk IKB NTT Jabodetabek

    FKM Flobamora Bagikan Sembako, APD dan Masker untuk IKB NTT Jabodetabek

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Flobamora NTT Se-Jabodetabek, membagikan 300 paket sembako dan 2.000 Alat Pelindung Diri (APD) dan 2.000 masker kepada Perwakilan Ikatan Keluarga Besar (IKB) NTT, Flobamora se-Jabodetabek, di lapangan Dislitbang TNI AD Matraman Jakarta Timur, pada Minggu, 18 Mei 2020. Bakti sosial ini di hadiri oleh Ketua Umum, Bendahara […]

  • Transisi ke PLN, 160 KK Tandula Jangga Sumba Timur Nikmati Listrik Andal

    Transisi ke PLN, 160 KK Tandula Jangga Sumba Timur Nikmati Listrik Andal

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Loading

    Oscarlian Ratu, Manager PLN ULP Sumba Timur, menekankan bahwa perluasan jaringan ini adalah wujud nyata komitmen PLN guna mempercepat pembangunan jaringan, meliputi pemasangan tiang, penarikan kabel, hingga instalasi gardu.   Waingapu | Upaya PLN menghadirkan akses listrik yang lebih andal dan merata di Nusa Tenggara Timur terus berlanjut. Melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sumba Timur, […]

  • Komunikasi Hasil Kegiatan Statistik, Sebuah Refleksi

    Komunikasi Hasil Kegiatan Statistik, Sebuah Refleksi

    • calendar_month Ming, 4 Feb 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Yezua Abel, Statistisi pada BPS Provinsi NTT Komunikasi hasil kegiatan statistik menjadi jembatan antara statistisi dan pengguna data sehingga produk statistik yang dihasilkan dapat diterima, dipahami dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dalam tahap diseminasi data, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan manajemen rilis produk statistik kepada pengguna yakni pemerintah dan masyarakat luas mencakup semua kegiatan […]

  • 10 Kab Kota di NTT dengan Jumlah Pemilih Terbanyak

    10 Kab Kota di NTT dengan Jumlah Pemilih Terbanyak

    • calendar_month Sab, 17 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) telah menghelat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 pada Sabtu, 17 Agustus 2024 di aula kantor KPU Provinsi NTT. Pleno rekapitulasi DPS tahun 2024 ini dihelat pada momentum perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan […]

  • Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

    Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. Hal itu dengan tegas disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari […]

expand_less